“Pernyataan Plt Kadis Wajo Tuai Amarah: PUKAT Soroti Dugaan Gratifikasi Media”

Restorasi News| Wajo – Pernyataan mengejutkan diduga dilontarkan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Alamsyah, yang menyebut telah “mengamankan” wartawan agar tak memberitakan hal negatif tentang pemerintah daerah. Ucapan ini memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, terutama insan pers dan penggiat antikorupsi.

Informasi ini awalnya terungkap dari pengakuan salah seorang PNS Pemkab Wajo yang mendengar langsung pernyataan Alamsyah. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa semua wartawan telah “diamankan” dengan uang dan tidak akan lagi menyerang Pemkab Wajo.

Pernyataan ini dianggap melecehkan profesi wartawan dan merusak marwah kerja jurnalistik. Dewan Pembina Forum Jurnalistik Investigasi dan Reportase Indonesia (FJIRI), Hadi, bereaksi keras.

“Kalau benar, ini bukan sekadar pelecehan profesi, tapi bentuk generalisasi yang merendahkan martabat semua wartawan. Tidak semua bisa dibeli. Ini bahaya,” kata Hadi.

Ia juga mengkritik sikap Alamsyah yang memberikan klarifikasi di media lain, bukan di media yang pertama kali memuat informasi tersebut.

“Plt Kadis seharusnya menjawab di tempat awal isu itu muncul. Dengan begitu, terang siapa yang berkata benar. Jangan malah membuat klarifikasi di tempat lain, itu hanya memperkeruh dan membuat isu ini makin liar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi dan Transparansi (PUKAT), Farid Mamma, SH., MH, juga angkat suara. Menurutnya, jika benar ada pemberian uang untuk meredam pemberitaan, maka peristiwa itu tak lagi berada di ranah etika semata.

“Itu bisa masuk kategori gratifikasi atau bahkan suap. Harus diusut tuntas, karena ini menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi opini publik,” ujar Farid. Minggu 20/4/25

Farid juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari kontrol sosial dan tidak boleh diganggu apalagi diintervensi dengan imbalan.

Di sisi lain, muncul juga sorotan terhadap beberapa media yang dinilai tidak netral saat mengonfirmasi kabar tersebut ke Plt Kadis. Alih-alih menggali kebenaran dari berbagai sisi, media-media tersebut justru dinilai hanya memberi ruang pembelaan sepihak tanpa konfirmasi silang, sehingga terkesan “mencari muka”.

“Media harus tetap independen. Jangan sampai kehilangan integritas hanya karena kedekatan dengan pejabat. Kalau wartawan diam karena diberi ruang dan uang, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya masyarakat?” ungkap Hadi.

Forum Jurnalistik dan PUKAT mendesak agar Alamsyah segera memberikan klarifikasi terbuka, membuktikan siapa yang benar, dan jika perlu meminta maaf secara resmi kepada seluruh insan pers.

Sementara itu, Alamsyah membantah tudingan tersebut. Ia menyebut semua itu adalah fitnah dan tidak pernah melontarkan ucapan seperti yang dituduhkan .(Tim)