RESTORASI NEWS| MAKASSAR — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri 6 Makassar menuai sorotan. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.357 orang dan luas lahan sekolah mencapai 23.860 meter persegi, alokasi anggaran BOSP sekolah tersebut ditaksir melampaui Rp2 miliar.
Namun, di tengah besarnya anggaran pendidikan yang dikelola, pengadaan buku perpustakaan justru tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI disinyalir mengalami ketidaksesuaian urutan waktu antara kedatangan barang dan penerbitan Surat Pesanan (SP) melalui platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SiPLAH).
Pengadaan buku perpustakaan di SMKN 6 Makassar menjadi sorotan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat adanya ketidaksesuaian urutan waktu antara kedatangan barang dan penerbitan Surat Pesanan (SP) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SiPLAH).
Dalam dokumen yang tercantum pada Tabel 3.18 berjudul Barang Datang Mendahului Surat Pesanan, BPK mencatat dua transaksi pengadaan buku perpustakaan yang melibatkan penerbit Yudhistira dan Erlangga.
Berdasarkan data tersebut, buku dari Penerbit Yudhistira tercatat tiba di sekolah pada 24 Februari 2025, sedangkan Surat Pesanan baru diterbitkan pada 14 Maret 2025. Artinya, terdapat selisih waktu 18 hari antara kedatangan barang dan penerbitan dokumen pemesanan.
Sementara itu, pengadaan dari Penerbit Erlangga mencatat barang tiba pada 13 Maret 2025, sedangkan Surat Pesanan diterbitkan pada 17 Maret 2025, atau terdapat selisih empat hari.
Catatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian tahapan administrasi pengadaan barang melalui SiPLAH, khususnya terkait urutan pemesanan, pengiriman, penerimaan, dan pembayaran.
Pengelola Perpustakaan Jelaskan Mekanisme Pengadaan
Menanggapi persoalan tersebut, Zul Ishaq selaku penanggung jawab perpustakaan menjelaskan bahwa proses pengadaan buku diawali dengan pendataan kebutuhan bersama ketua jurusan dan guru mata pelajaran.
Menurut penjelasannya, kebutuhan buku disesuaikan dengan capaian pembelajaran serta kuota dan persentase alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sebelum pengadaan dilakukan, pihak perpustakaan juga meminta sampel buku dari sejumlah penerbit, termasuk Erlangga, dan Yudhistira, untuk memeriksa kesesuaian isi buku dengan kebutuhan pembelajaran.
Zul Ishaq menjelaskan bahwa setelah barang tiba, petugas perpustakaan melakukan pemeriksaan fisik, menghitung jumlah buku, serta mencocokkan barang yang diterima.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan kepada bendahara BOS dan kepala sekolah. Adapun proses transaksi dan pembayaran dilakukan melalui aplikasi SiPLAH setelah barang diterima dan diverifikasi.
Kepala Sekolah Bantah Temuan BPK
Sementara itu, Kepala SMKN 6 Makassar, Andi Nursyidah, saat ditemui di ruang kerjanya dan didampingi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Undi Umar, menyampaikan bantahan terhadap temuan pemeriksaan yang dikaitkan dengan sekolahnya.
Andi Nursyidah menilai temuan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang diketahui pihak sekolah.
Ia juga mempertanyakan proses pemeriksaan BPK. Menurut keterangan pihak sekolah, tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun pengambilan sampel fisik secara langsung oleh tim pemeriksa di sekolah tersebut.
Terkait penggunaan SiPLAH, pihak sekolah menyatakan bahwa seluruh proses pembelanjaan telah dilaksanakan melalui sistem tersebut. Sekolah juga menegaskan bahwa pembayaran dilakukan setelah barang diterima.
Pihak sekolah membantah adanya pembayaran yang mendahului pemesanan buku maupun persoalan pengelolaan akun SiPLAH sebagaimana yang mereka pahami dari temuan tersebut.
Bantahan ini menjadi bagian penting dalam pemberitaan, mengingat pihak sekolah memiliki pandangan berbeda terhadap catatan pemeriksaan yang tercantum dalam LHP BPK.
Perbedaan Data dan Klarifikasi Perlu Dibuka
Perbedaan antara data dalam LHP BPK dan penjelasan pihak sekolah menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas.
Pertama, bagaimana mekanisme pengiriman buku dapat tercatat mendahului penerbitan Surat Pesanan di SiPLAH?
Kedua, apakah tanggal kedatangan barang yang dicantumkan dalam tabel pemeriksaan merupakan tanggal penerimaan fisik yang dibuktikan dengan dokumen serah terima atau berita acara penerimaan?
Ketiga, apakah terdapat dokumen pendukung berupa komunikasi pemesanan, penawaran, faktur, surat jalan, berita acara penerimaan, dan riwayat transaksi elektronik yang dapat menjelaskan kronologi kedua transaksi tersebut?
Keempat, bagaimana penjelasan pihak penerbit terkait pengiriman barang sebelum tanggal penerbitan Surat Pesanan sebagaimana tercatat dalam dokumen pemeriksaan?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidaktertiban administrasi, ketidaksesuaian prosedur, atau terdapat penjelasan lain yang dapat dibuktikan melalui dokumen..
Tim Restorasi News akan membuka ruang konfirmasi lebih lanjut kepada BPK RI, Inspektorat dan pihak penerbit Yudhistira dan Erlangga, serta instansi terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai kronologi transaksi tersebut.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap tata kelola dana pendidikan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan informasi, dan hak jawab.
(TIM Red)