MAKASSAR — RESTORASI NEWS | Kepala SMKN 6 Makassar, Andi Nursyidah, membantah keras temuan terkait anomali waktu (backdating) dalam pengadaan buku Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025. Meski Redaksi telah menyodorkan rincian data spesifik pengadaan, pihak sekolah tetap berdalih tidak ada masalah dalam audit Inspektorat.
Saat dikonfirmasi mengenai temuan pengadaan buku dari penerbit YU—di mana fisik buku dilaporkan telah tiba di sekolah pada 24 Februari 2025, sementara Surat Pesanan (SP) SiPLah baru diterbitkan pada 14 Maret 2025—Andi Nursyidah menyebut data tersebut keliru.
“Salah pak.. jika memang ada seperti itu pasti Inspektorat sudah jadi temuan.. tapi tidak ada pak.. Bahkan 2026 sudah pemeriksaan bulan lalu,” tulis Andi Nursyidah saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.
Saat ditegaskan kembali apakah pengelolaan BOSP TA 2025 benar-benar tanpa temuan pelanggaran, Kepsek SMKN 6 Makassar tersebut menjawab singkat: “Betul pak, tidak ada.”
Bantahan Kepsek Berbenturan dengan Data Resmi
Sikap penyangkalan pihak sekolah ini berbanding terbalik dengan dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam dokumen tabel temuan barang datang mendahului Surat Pesanan, nama SMKN 6 Makassar jelas tercatat pada daftar pelanggaran kronologis pengadaan:
- Penerbit YU: Tanggal SP 14 Maret 2025, namun tanggal barang datang tercatat 24 Februari 2025 (selisih hampir 3 pekan).
- Penerbit ER: Tanggal SP 17 Maret 2025, dengan tanggal barang datang 13 Maret 2025.
Tidak hanya soal anomali tanggal (backdating), dokumen pemeriksaan tersebut juga membeberkan modus operandi penyedia pinjaman (perusahaan formalitas SiPLah) yang hanya mengambil fee 2–3%, serta adanya indikasi penerimaan potongan harga/ kickback dari penerbit kepada oknum kepala satuan pendidikan dengan kisaran 10% hingga 40%.
YBH MIM: Penyangkalan Tak Menghapus Indikasi Pidana
Menanggapi jawaban Kepsek SMKN 6 Makassar, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soestrisno, menegaskan bahwa bantahan verbal tidak serta-merta menghapus jejak digital dan fisik yang tercatat dalam dokumen audit eksternal negara.
“Klaim ‘tidak ada temuan Inspektorat’ itu argumen klasik. Yang diuji di penegakan hukum adalah data riil: mengapa barang tiba Februari tapi pesanan baru dibuat Maret? Siapa penyedia di SiPLah dan apakah sekolah pernah bertemu dengan penyedia tersebut? Dokumen BPK sudah jelas mengungkap adanya persekongkolan dan aliran fee,” tegas Hadi.
YBH MIM memastikan data transaksi SMKN 6 Makassar beserta bukti perbandingan tanggal ini akan dilampirkan secara utuh dalam Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar diusut secara pro-justitia. (Tim/Red)