Revitalisasi SDN Tombolo Gowa Disorot, Dugaan Pekerjaan Diborongkan hingga Persoalan PBG Jadi Temuan Lapangan

ByRedaksi Restorasi News

Nov 17, 2026

RWSTORASI NEWS | GOWA — Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN Tombolo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menjadi perhatian. Sejumlah persoalan ditemukan dalam penelusuran awak media, mulai dari dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai mekanisme swakelola, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga keterbukaan dokumen perizinan bangunan.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut tercatat memiliki nilai bantuan sebesar Rp128.125.368,43 untuk pekerjaan rehabilitasi perpustakaan, sebagaimana tertera pada papan informasi proyek di lokasi sekolah.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, program revitalisasi di SDN Tombolo disebut mencakup sejumlah item pekerjaan dengan akumulasi anggaran mencapai ratusan juta rupiah, termasuk penambahan ruang kelas pada lantai dua.

Informasi mengenai total anggaran keseluruhan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi program dan pihak pengelola.

Berdasarkan papan informasi, kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Tombolo dengan jangka waktu 90 hari kalender, mulai 3 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Dugaan Mekanisme Swakelola Perlu Ditelusuri

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan pekerjaan fisik dialihkan atau diborongkan kepada pihak ketiga.

Padahal, kegiatan revitalisasi yang menggunakan mekanisme swakelola menempatkan P2SP sebagai pelaksana kegiatan sesuai ketentuan program dan petunjuk teknis yang berlaku.

Jika benar pekerjaan diserahkan kepada pihak lain dalam bentuk pemborongan yang tidak sesuai ketentuan, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi pengawas.

Awak media masih memerlukan klarifikasi mengenai siapa yang mengerjakan pekerjaan fisik, bagaimana sistem pembayaran tenaga kerja, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan.

Forjimak Soroti Skema Pencairan Dana

Perwakilan Forum Jaringan Informasi Masyarakat Anti Korupsi (Forjimak), Fatmawati, menjelaskan bahwa pencairan bantuan revitalisasi dilakukan melalui rekening sekolah penerima manfaat dengan mekanisme bertahap sesuai besaran bantuan dan ketentuan program.

Untuk bantuan dengan nilai di atas Rp100 juta, skema pencairan yang disampaikan terdiri atas dua tahap.

Tahap pertama sebesar 70 persen setelah persyaratan administrasi, perjanjian kerja sama, dan dokumen teknis dipenuhi.

Sementara tahap kedua sebesar 30 persen dapat dicairkan setelah progres fisik mencapai ketentuan minimal 50 persen serta disertai laporan kemajuan pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama.

Fatmawati mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan tersebut.

Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian progres fisik maupun indikasi penyimpangan, pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan sebelum melanjutkan proses pencairan.

Keselamatan Siswa Ikut Menjadi Sorotan

Selain persoalan mekanisme pekerjaan, peninjauan lapangan pada Selasa (17/11/2026) juga menemukan material bangunan, seperti besi tulangan dan batu bata, berada di area terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan kerja dan perlindungan terhadap peserta didik yang masih beraktivitas di lingkungan sekolah.

Tidak terlihatnya pembatas atau garis pengaman pada area material dan pekerjaan konstruksi menjadi catatan tersendiri.

Padahal, kegiatan pembangunan di lingkungan sekolah semestinya memperhatikan keselamatan pekerja sekaligus keamanan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya.

Penambahan Bangunan Lantai Dua dan Persoalan PBG

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah tidak ditemukannya papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di sekitar area pekerjaan yang disebut mencakup penambahan struktur bangunan lantai dua.

Ketua Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soestrisno, menegaskan bahwa pembangunan maupun penambahan luas bangunan harus memperhatikan ketentuan perizinan bangunan gedung.

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.

Menurut Hadi, mekanisme swakelola tidak serta-merta menghapus kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan administratif bangunan.

Karena itu, dokumen PBG serta kesesuaian konstruksi perlu diperiksa oleh instansi teknis terkait, terutama apabila pekerjaan mencakup pembangunan atau penambahan struktur bangunan bertingkat.

Kepala Sekolah dan Ketua P2SP Tidak Berada di Lokasi Saat Dikonfirmasi

Upaya memperoleh penjelasan langsung dari pihak pengelola sekolah telah dilakukan awak media saat mendatangi SDN Tombolo pada Selasa (17/11/2026).

Namun, Kepala Sekolah selaku penanggung jawab kegiatan maupun Ketua Tim P2SP tidak berada di lokasi saat awak media melakukan konfirmasi.

Ketidakhadiran keduanya membuat sejumlah pertanyaan penting terkait pelaksanaan program belum memperoleh penjelasan langsung.

Awak media hendak meminta keterangan mengenai nilai keseluruhan bantuan, mekanisme pelaksanaan swakelola, keterlibatan tenaga kerja, pengawasan pembangunan, hingga dokumen perizinan penambahan bangunan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Sekolah maupun Ketua P2SP terkait sejumlah temuan tersebut.

Dinas Pendidikan Gowa Diminta Turun Tangan

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa diharapkan melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program revitalisasi di SDN Tombolo.

Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan, penggunaan anggaran, mekanisme swakelola, penerapan standar keselamatan, serta kelengkapan administrasi bangunan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, instansi berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Program revitalisasi sekolah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan peserta didik.

Restorasi News akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab kepada Kepala SDN Tombolo, Ketua P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (Tm/ Restorasi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!