Anggaran Ratusan Juta SDN Tombolo Diduga Dikerjakan Asal-Asalan, Kepsek Malah Tantang Wartawan Tanya ke Presiden Prabowo

ByRedaksi Restorasi News

Nov 20, 2026

RESTORASI NEWS| GOWA — Pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Tombolo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menuai sorotan tajam. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tersebut disinyalir menyimpang dari mekanisme swakelola, mengabaikan standar keselamatan kerja, hingga ketiadaan keterbukaan informasi perizinan.

Berdasarkan penelusuran awak media di lokasi pada Selasa (17/11/2026), papan pengumuman proyek mencatat nilai bantuan sebesar Rp128.125.368,43 yang difokuskan untuk rehabilitasi perpustakaan. Kendati demikian, informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa akumulasi total anggaran keseluruhan untuk program revitalisasi di satuan pendidikan tersebut mencapai angka ratusan juta rupiah, yang mencakup beberapa item bangunan termasuk penambahan ruang kelas di lantai dua.

Pekerjaan ini tercatat dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Tombolo dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak 3 Oktober hingga 31 Desember 2026

Material Menumpuk Sembarangan & Reaksi Defensif Kepsek yang “Seret” Nama Presiden

Selain dugaan pengalihan pengerjaan kepada pihak ketiga, tata kelola material di lokasi proyek dinilai sangat memprihatinkan dan dikerjakan secara asal-asalan. Pantauan di lapangan menunjukkan tidak adanya fasilitas gudang atau tempat penyimpanan material yang layak. Berbagai bahan bangunan seperti besi tulangan dan tumpukan batu bata dibiarkan menumpuk di area terbuka begitu saja tanpa pelindung, sehingga terus-menerus terpapar panas terik matahari dan cuaca. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan mutu bahan material.

Saat dikonfirmasi terkait buruknya manajemen penyimpanan material dan tidak adanya pengelola di lokasi, Kepala Sekolah SDN Tombolo justru menunjukkan sikap emosional dan defensif melalui pesan singkat WhatsApp.

Bukannya memberikan penjelasan transparan, Kepsek berdalih bahwa sempitnya lahan menjadi alasan material dibiarkan berserakan (“Dimana mau disimpan lokasi kecil berfikirki dek”), bahkan melontarkan kalimat bernada menantang.

“Ke dinasmaki bertanya atau sekalian ke preseden prabowomaki tanya krn beliau ini yg kasih bantuan,” cetus Kepsek dalam pesan balasannya. Ia juga berdalih bahwa pihak sekolah seharusnya hanya disyukuri karena bisa menambah ruang belajar agar anak-anak tidak putus sekolah.

Sikap anti-kritik dan upaya “menyeret” nama kepala negara guna menghindari konfirmasi awak media ini dinilai sangat tidak etis bagi seorang pendidik sekaligus penanggung jawab anggaran negara. Sempitnya lahan sekolah bukanlah alasan pembenar untuk mengabaikan manajemen logistik, standar keselamatan (K3), serta kualitas konstruksi.

Kejanggalan Lain di Lapangan:

  1. Dugaan Proyek Diborongkan: Pelaksanaan fisik di lapangan diduga dialihkan kepada pihak ketiga, tidak murni dikelola secara swakelola oleh P2SP.
  2. Absennya Pengawasan: Saat peninjauan dilakukan, Ketua Tim P2SP maupun pengawas teknis tidak berada di lokasi.
  3. Tanpa Papan Informasi PBG: Tidak ditemukan papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di sekitar area proyek, padahal terdapat kegiatan penambahan struktur bangunan bertingkat di lantai dua.

YBH MIM Tegaskan Kewajiban PBG Hukumnya Wajib

Senada dengan hal tersebut, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soestrisno, menegaskan bahwa kewajiban memiliki PBG tidak gugur meskipun proyek dikelola secara swakelola. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Perdirjen PAUD Dikdasmen Nomor 1 Tahun 2026, pembangunan ruang baru atau penambahan luas wajib memiliki PBG sebelum konstruksi dimulai.

Hadi menambahkan, pemeriksaan oleh aparat pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat akan menjadikan ada tidaknya PBG sebagai tolok ukur utama tertib administrasi bangunan negara.

Dengan adanya temuan material yang dibiarkan menumpuk tanpa pelindung serta respons kepala sekolah yang dinilai arogan dan elusif saat dikonfirmasi, awak media bersama lembaga pengawasan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa serta Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan audit fisik dan administratif secara menyeluruh di SDN Tombolo.

Laporan : KY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!