Dugaan Pungutan di Luar Ketentuan di Samsat Sidrap Disorot, Layanan Ganti Pelat hingga Mutasi Kendaraan Dipertanyakan

ByRedaksi Restorasi News

Nov 19, 2026

SIDRAP, SULAWESI SELATAN — Pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kini menjadi sorotan publik. Tim investigasi di lapangan menghimpun sejumlah informasi awal mengenai adanya dugaan penarikan biaya pada beberapa jenis layanan yang nilainya disebut tidak sejalan dengan ketentuan resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan ketidakwajaran biaya tersebut mencakup sejumlah layanan krusial masyarakat. Mulai dari penggantian pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hilang atau duplikat, mutasi kendaraan masuk dan keluar daerah, hingga registrasi kendaraan baru.

​Persoalan ini dinilai memerlukan perhatian serius. Pasalnya, setiap rupiah yang dibebankan kepada wajib pajak maupun pemohon layanan administrasi kendaraan wajib memiliki dasar hukum yang jelas, rincian tarif terbuka, serta bukti setor yang sah.

​Meski informasi awal mengenai adanya pembayaran di luar tarif dasar telah dikantongi tim di lapangan, besaran pasti selisih biaya, mekanisme penarikan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam alur pembayaran tersebut masih terus ditelusuri dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

​Jika dugaan pungutan di luar ketentuan resmi tersebut terbukti terjadi, praktik semacam itu bukan hanya merugikan masyarakat secara finansial, melainkan juga mencederai prinsip akuntabilitas dan reformasi birokrasi pelayanan publik. Warga sebagai pengguna layanan memiliki hak penuh untuk mengetahui secara transparan berapa tarif resmi yang harus dibayarkan beserta dasar regulasinya.

​Jangan Sampai Biaya Resmi Bercampur Pungutan Lain

​Mbah Agus, wartawan senior yang kerap mencermati tata kelola pelayanan publik di Sulawesi Selatan, menilai bahwa titik rawan dalam administrasi kendaraan bermotor sering kali terletak pada kurangnya keterbukaan pemisahan komponen biaya di loket pelayanan.

​”Persoalan utamanya bukan semata-mata besar kecilnya uang yang dikeluarkan warga, melainkan apakah setiap rupiah itu punya dasar hukum, masuk ke kas negara melalui mekanisme resmi, dan disertai bukti pembayaran yang sah. Jangan sampai biaya resmi bercampur dengan pungutan tanpa dasar yang dibebankan ke masyarakat,” ujarnya.

​Secara regulasi, ketentuan mengenai PNBP telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sementara itu, rincian tarif PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020.

​Oleh karena itu, seluruh jenis pelayanan yang masuk dalam objek PNBP—seperti penerbitan STNK dan TNKB—harus mengacu mutlak pada tarif yang tercantum dalam PP Nomor 76 Tahun 2020. Adapun komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) wajib dijelaskan dan dirinci secara terpisah agar masyarakat tidak mengalami kebingungan saat bertransaksi.

​Desakan Transparansi dan Evaluasi Internal

​Menguatnya informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian biaya layanan ini menjadi alasan mendesak bagi dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengawasan di Samsat Sidrap.

​Pimpinan Samsat Sidrap bersama unsur pembina terkait, termasuk Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai standar biaya pelayanan, alur pembayaran non-tunai maupun tunai, serta mekanisme pengawasan internal terhadap petugas maupun pihak ketiga di area pelayanan.

​Apabila dalam penelusuran internal ditemukan adanya praktik penarikan biaya yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan objektif dan penindakan tegas sesuai aturan disiplin maupun hukum yang berlaku menjadi langkah yang dinantikan masyarakat.

​Hingga berita ini disusun, tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak pimpinan Samsat Sidrap, jajaran Satlantas Polres Sidrap, serta instansi terkait lainnya. Ruang hak jawab dan klarifikasi dibuka seluas-luasnya guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

​Publik kini menanti jawaban mendasar dan transparan: apakah seluruh biaya pelayanan di Samsat Sidrap telah berjalan sepenuhnya sesuai tarif resmi negara, atau masih terdapat celah pungutan lain yang selama ini membebani masyarakat?

Laporan TIM /RED

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!