Ironi di Kawasan Penegak Hukum Makassar: Hak Pejalan Kaki Terabaikan, Hadi Soetrisno Soroti Regulasi Parkir

ByRedaksi Restorasi News

Nov 18, 2026

MAKASSAR, RESTORASI NEWS – Persoalan penggunaan ruang tepi jalan untuk parkir kendaraan di kawasan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan belakang Kantor Pengadilan Negeri Makassar menuai sorotan.

Berdasarkan dokumentasi lapangan, sejumlah kendaraan roda empat terlihat terparkir di sisi jalan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat, termasuk pelajar SMP dan SMA yang beraktivitas di kawasan sekitar, disebut harus berjalan di pinggir badan jalan akibat tidak tersedianya ruang pejalan kaki yang leluasa.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketertiban penggunaan ruang jalan, perlindungan hak pejalan kaki, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di kawasan yang berdekatan dengan dua institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

Hadi Soetrisno: Hak Pejalan Kaki Tidak Boleh Dikesampingkan

Menanggapi persoalan tersebut, Hadi Soetrisno, SH, dalam draf pandangan hukumnya menyoroti bahwa penggunaan ruang jalan untuk kepentingan parkir harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pandangan hukum yang perlu dikonfirmasi kepada Hadi sebelum diterbitkan sebagai pernyataan langsung, keberadaan kendaraan yang menggunakan ruang tepi jalan tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh fasilitas berjalan kaki yang aman.

“Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan parkir kendaraan. Ada hak masyarakat yang harus dilindungi, terutama pejalan kaki dan anak-anak sekolah. Jangan sampai kepentingan parkir justru mengorbankan keselamatan pengguna jalan lainnya.”

Ia menjelaskan, Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menyatakan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pejalan kaki merupakan bagian penting dari penyelenggaraan lalu lintas dan bukan sekadar pelengkap infrastruktur jalan.

Regulasi Parkir Memiliki Batasan

Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan pada tempat tertentu di jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 105 ayat (3) huruf e mengatur bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan tidak boleh memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Bahkan, Pasal 106 huruf b secara tegas melarang parkir di dalam ruang milik jalan pada jalur khusus pejalan kaki.

Dengan demikian, apabila area yang digunakan untuk parkir tersebut terbukti merupakan fasilitas pejalan kaki, penggunaannya untuk parkir perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dishub Makassar Diminta Turun ke Lapangan

Persoalan ini juga menjadi perhatian terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melakukan pengaturan dan pengawasan fasilitas parkir.

Pemerintah daerah perlu memastikan apakah area yang digunakan kendaraan tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi parkir resmi, apakah terdapat rambu dan marka yang sesuai, serta bagaimana perlindungan terhadap pejalan kaki di kawasan tersebut.

Apalagi, keberadaan aktivitas pendidikan di sekitar lokasi membuat aspek keselamatan pelajar perlu menjadi perhatian khusus.

Jangan sampai pelajar yang seharusnya memperoleh akses berjalan kaki dengan aman justru harus berhadapan langsung dengan risiko lalu lintas akibat keterbatasan ruang pedestrian.

Jangan Sampai Hukum Hanya Tegas di Ruang Persidangan

Kondisi ini menghadirkan pertanyaan publik yang patut dijawab oleh seluruh pihak terkait.

Bagaimana mungkin hak pejalan kaki yang telah dijamin undang-undang tidak menjadi perhatian serius, sementara lokasi tersebut berada di sekitar institusi yang setiap hari menjalankan fungsi penegakan hukum?

Kritik ini bukan tuduhan terhadap Kejaksaan Negeri Makassar maupun Pengadilan Negeri Makassar, melainkan dorongan agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan memperhatikan ketertiban ruang publik dan keselamatan masyarakat.

Restorasi NEWS mendorong Dinas Perhubungan Kota Makassar melakukan pemeriksaan langsung, memberikan penjelasan mengenai status peruntukan area parkir, serta memastikan tersedianya akses yang aman bagi pejalan kaki.

Sebab, hukum tidak hanya berbicara tentang penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga tentang perlindungan hak dan keselamatan masyarakat.

| TIM Restorasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!