AMBISI JOKOWI TERANCAM GAGAL? PROYEK IKN DIAMBANG KEGAGALAN SETELAH ANGGARAN DIBLOKIR

Restorasi News| Jakarta – Proyek besar-besaran yang digagas Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kini menghadapi ancaman besar setelah anggarannya diblokir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara mengejutkan mengungkapkan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk melanjutkan pembangunan IKN telah dihentikan, membuat progres proyek ini nyaris berhenti total!

Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025), Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang masa depan proyek yang menelan ratusan triliun rupiah ini.

“IKN kayaknya belum ada progres sih. Anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada kok ditanya progres,” kata Dody dengan nada kesal.

PEMANGKASAN ANGGARAN BESAR-BESARAN!

Pemblokiran ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Imbasnya, pagu anggaran Kementerian PUPR dipangkas secara brutal! Dari Rp 110,95 triliun, kini hanya tersisa Rp 29,57 triliun. Dengan pemangkasan sebesar Rp 81,38 triliun ini, proyek IKN otomatis terkena dampaknya.

Padahal, Kementerian PUPR sebelumnya telah mengajukan tambahan anggaran Rp 14,87 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di IKN, termasuk jalan, sanitasi, serta gedung pemerintahan. Namun, dengan pemblokiran ini, harapan untuk melanjutkan pembangunan semakin tipis.

NASIB IKN: KOTA MEGAH ATAU PROYEK GAGAL?

Ambisi besar Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur kini terancam menjadi proyek mangkrak. Banyak pihak khawatir, tanpa kejelasan pendanaan, pembangunan IKN hanya akan menghasilkan gedung-gedung kosong tanpa penghuni, menjadikannya kota hantu modern!

Tak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa proyek ini terus dipaksakan jika akhirnya terbentur masalah keuangan. Apakah ini tanda bahwa proyek IKN sejak awal hanya sekadar mimpi besar yang tidak realistis?

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Masyarakat Indonesia Maju (YLB MIM), Hadi Soetrisno, SH, bahkan menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan proyek ini.

“Sejak awal banyak yang meragukan pendanaan IKN, dan kini terbukti bahwa proyek ini bermasalah. Pemerintah harus transparan, jangan sampai ini menjadi proyek gagal yang hanya menyisakan bangunan mangkrak dan utang negara yang membengkak,” tegasnya.

laporan : R1

editor : Laura