RESTORASINEWS | MAKASSAR — Penanganan perkara dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit di lingkungan PT Pegadaian UPC Baddoka, Makassar, yang menyeret Andi Hartini sebagai tersangka, kini memunculkan sejumlah pertanyaan hukum yang perlu dikaji secara mendalam.
Sorotan tidak hanya tertuju pada dugaan kredit fiktif dengan nilai kerugian perusahaan yang disebut mencapai Rp2.315.754.000 dalam dokumen penahanan, tetapi juga menyangkut kedudukan hukum Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 4 Juni 2026.
Dokumen tersebut memuat pernyataan tanggung jawab Andi Hartini atas kerugian perusahaan sebesar Rp2.379.000.000, pencatatan tiga pembayaran dengan total Rp360.100.000, rencana pelunasan sisa kewajiban, serta dua kendaraan beserta BPKB yang disebut sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab.
Rangkaian dokumen tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan ini merupakan tanggung jawab keuangan dan hubungan hukum antara pegawai dengan perusahaan, atau terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi?
Pertanyaan tersebut dinilai penting untuk diuji oleh akademisi dan praktisi hukum, terutama karena PT Pegadaian merupakan perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
SKTJM Rp2,379 Miliar, Apa Kedudukan Hukumnya?
Dalam salinan dokumen tertanggal 4 Juni 2026, Andi Hartini menyatakan bahwa dugaan pelanggaran prosedur di lingkungan UPC Baddoka/CP Daya mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp2.379.000.000.
Pada salah satu butir pernyataannya, AH menyebut kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya dan menyatakan bertanggung jawab atas nilai kerugian perusahaan.
Namun, secara hukum, pernyataan tanggung jawab dalam sebuah dokumen perusahaan tidak serta-merta menjadi putusan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Kedudukan dokumen tersebut perlu dinilai berdasarkan proses pembuatannya, dasar penghitungan kerugian, hubungan hukum para pihak, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan transaksi kredit.
Apakah SKTJM tersebut merupakan bentuk penyelesaian tanggung jawab internal perusahaan, pengakuan kewajiban penggantian kerugian, atau bagian dari proses pemeriksaan internal?
Hal ini perlu mendapatkan penjelasan resmi dari manajemen PT Pegadaian.
Rp360,1 Juta Tercatat Dibayarkan, Bagaimana Statusnya?
Salah satu bagian penting dalam dokumen tersebut adalah pencatatan tiga pembayaran yang dinyatakan sebagai pengembalian kerugian perusahaan.
Rinciannya:
| Tanggal | Nominal |
|---|---|
| 4 Juni 2026 | Rp60.100.000 |
| 8 Juni 2026 | Rp100.000.000 |
| 17 Juni 2026 | Rp200.000.000 |
| Total | Rp360.100.000 |
Dengan demikian, berdasarkan perhitungan dalam dokumen, sisa kewajiban dari nilai Rp2.379.000.000 adalah Rp2.018.900.000.
SKTJM mencantumkan rencana pembayaran sisa kewajiban tersebut pada 23 Juni 2026.
Namun, redaksi belum memperoleh bukti yang memastikan apakah seluruh pembayaran telah diterima dan dibukukan secara resmi oleh perusahaan.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pembayaran tersebut sudah diverifikasi dalam pemeriksaan internal maupun penyidikan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan kerugian perusahaan.
Dua Kendaraan dan BPKB, Bagaimana Realisasi Penyerahannya?
Selain pembayaran uang, dokumen SKTJM juga mencantumkan dua kendaraan yang disebut akan diserahkan sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab.
Kendaraan tersebut terdiri atas:
- Satu unit Suzuki Jimny tahun 2014 beserta BPKB asli.
- Satu unit sepeda motor Honda CRF tahun 2024 beserta BPKB asli.
Dokumen mencantumkan jadwal penyerahan pada 5 Juni 2026.
Namun, jadwal penyerahan tidak otomatis membuktikan bahwa aset tersebut benar-benar telah diterima dan dikuasai perusahaan.
Diperlukan berita acara serah terima, pemeriksaan kepemilikan, serta dokumen administrasi aset untuk memastikan statusnya.
Hal ini juga penting untuk mengetahui apakah aset tersebut telah diperhitungkan sebagai bagian dari pemulihan kerugian perusahaan.
Tanda Tangan Pemimpin Cabang pada SKTJM Menjadi Perhatian
Bagian lain yang menarik perhatian adalah halaman kedua dokumen.
Pada bagian tersebut, terdapat tanda tangan Pemimpin Cabang dalam kolom “Mengetahui”, sementara Andi Hartini menandatangani pernyataan sebagai pihak yang membuat pernyataan.
Fakta dokumenter ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan dan penyelesaian tanggung jawab internal perusahaan.
Apakah Pemimpin Cabang hanya mengetahui pernyataan tanggung jawab tersebut?
Apakah sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan internal terhadap 16 transaksi kredit yang dipersoalkan?
Apakah Pemimpin Cabang mengetahui proses transaksi yang menjadi objek perkara?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya berdasarkan tanda tangan dalam SKTJM. Diperlukan pemeriksaan dokumen persetujuan kredit, berita acara pemeriksaan internal, SOP, serta matriks kewenangan pejabat perusahaan.
Dengan demikian, keberadaan tanda tangan tersebut menjadi salah satu fakta yang perlu dijelaskan, bukan bukti otomatis adanya keterlibatan dalam dugaan tindak pidana.
UU BUMN Nomor 16 Tahun 2025, Bagaimana Pengaruhnya terhadap Unsur Kerugian Negara?
Persoalan ini menjadi semakin menarik untuk dikaji setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang BUMN.
Pasal 4B dalam perubahan UU BUMN tersebut menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.
Penjelasan pasal tersebut juga menyebut bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN serta keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.
Ketentuan ini membuka ruang kajian hukum mengenai kedudukan kerugian operasional perusahaan BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dalam perkara UPC Baddoka, perlu dijelaskan bagaimana penyidik menghubungkan kerugian perusahaan sebesar Rp2.315.754.000 dengan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ketentuan pidana yang disangkakan.
Pasalnya, dokumen penahanan menyebut Pasal 603 sebagai pasal primer dan Pasal 604 sebagai pasal subsider UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kedua pasal tersebut memiliki unsur yang harus dibuktikan, termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan pihak tertentu, serta akibat terhadap keuangan atau perekonomian negara.
Meski demikian, Pasal 4B UU BUMN tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh kemungkinan tindak pidana dalam kegiatan BUMN. Penerapannya harus dikaji secara sistematis bersama ketentuan pidana, hukum antarwaktu, dan fakta perkara.
Apakah Perkara Ini Dapat Masuk Ranah Perdata?
Dari perspektif hukum perdata, hubungan antara pegawai dan perusahaan dapat menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban apabila terdapat pelanggaran kewajiban yang menyebabkan kerugian.
Sejumlah ketentuan KUHPerdata yang dapat dikaji antara lain:
- Pasal 1234 mengenai bentuk prestasi.
- Pasal 1238 mengenai keadaan lalai.
- Pasal 1243 mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.
- Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum.
Namun, keberadaan kewajiban mengganti kerugian tidak otomatis menjadikan seluruh peristiwa sebagai persoalan perdata.
Apabila ditemukan bukti perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, proses pidana tetap dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila unsur tindak pidana yang disangkakan tidak terbukti dan persoalannya hanya menyangkut kewajiban penggantian kerugian perusahaan, aspek perdata atau administratif perlu dipertimbangkan.
Dengan kata lain, batas antara tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana harus ditentukan berdasarkan fakta dan unsur hukum masing-masing.
Mengapa Proses 16 Kredit Perlu Dikaji Secara Menyeluruh?
Selain persoalan SKTJM, penanganan perkara ini juga memunculkan pertanyaan mengenai proses pemberian dan persetujuan 16 fasilitas kredit.
Dalam mekanisme perusahaan pergadaian, terdapat sejumlah fungsi yang perlu diperiksa, mulai dari penerimaan pengajuan, pemeriksaan identitas dan dokumen, penaksiran barang jaminan, analisis risiko, persetujuan, hingga pencairan.
POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian mengatur kewajiban perusahaan dalam penaksiran, verifikasi, mitigasi risiko, dan perjanjian pinjaman.
Karena itu, penyidikan perlu menguji siapa yang menjalankan masing-masing fungsi dalam 16 transaksi yang dipersoalkan, termasuk siapa yang memberikan otorisasi sesuai matriks kewenangan perusahaan.
Hal tersebut bukan berarti pejabat lain otomatis harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, seluruh rangkaian transaksi dan pembagian kewenangan patut ditelusuri agar konstruksi perkara didasarkan pada fakta yang lengkap.
YBH MIM Hadi Soestrisno, S.H. Soroti Proporsionalitas Pertanggungjawaban Hukum
Di tengah penanganan perkara tersebut, Hadi Soestrisno, S.H., dari Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM), turut menyoroti pentingnya keterbukaan dalam mengungkap konstruksi hukum perkara dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit di lingkungan PT Pegadaian UPC Baddoka.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi dugaan perbuatan Kepala Unit, tetapi juga melalui mekanisme pemberian kredit, pembagian kewenangan, proses persetujuan, serta fungsi pengawasan internal perusahaan.
Ia menilai, dalam perkara yang melibatkan rangkaian transaksi kredit, perlu dipastikan apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi dan persetujuan telah diperiksa sesuai peran masing-masing.
Keberadaan SKTJM yang mencantumkan tanggung jawab kerugian sebesar Rp2.379.000.000 juga dinilai perlu mendapatkan kajian hukum tersendiri, terutama mengenai kedudukan dokumen tersebut dalam hubungan hukum antara pegawai dan perusahaan.
Selain itu, menurut perspektif kajian hukum, perlu diuji apakah persoalan yang terjadi merupakan tanggung jawab perdata atau administratif perusahaan, atau terdapat unsur tindak pidana korupsi yang dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana kedudukan kerugian perusahaan BUMN setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya dalam hubungannya dengan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Hadi Soestrisno juga menilai pentingnya pemeriksaan secara proporsional terhadap seluruh rangkaian transaksi, termasuk pihak-pihak yang mempunyai fungsi pemeriksaan, penaksiran, persetujuan, dan pengawasan.
Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain tetap harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
YBH MIM mendorong agar penanganan perkara ini mengedepankan kepastian hukum, transparansi, objektivitas, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Restorasi Membuka Ruang Pendapat Ahli Hukum
Melihat berbagai persoalan tersebut, redaksi Jurnal8.com memandang perlu adanya kajian independen dari akademisi dan praktisi hukum.
Kajian ini bukan untuk mengintervensi proses penegakan hukum ataupun membangun pembelaan terhadap tersangka.
Sebaliknya, kajian diperlukan untuk menguji secara objektif beberapa pertanyaan:
- Apakah dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit tersebut memenuhi unsur Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP?
- Bagaimana penerapan Pasal 4B UU BUMN Nomor 16 Tahun 2025 terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini?
- Apakah SKTJM dapat melahirkan tanggung jawab perdata yang terpisah dari pertanggungjawaban pidana?
- Bagaimana kedudukan tanda tangan Pemimpin Cabang dalam dokumen SKTJM?
- Apakah proses persetujuan dan pengawasan 16 transaksi telah ditelusuri secara menyeluruh?
- Bagaimana perbedaan nilai kerugian dalam SKTJM dan dokumen penahanan harus dijelaskan secara hukum dan akuntansi?
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi kepada manajemen PT Pegadaian, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, penasihat hukum Andi Hartini, serta pihak-pihak lain yang memiliki informasi relevan.
Pada akhirnya, perkara ini harus ditempatkan dalam koridor kepastian hukum, transparansi, proporsionalitas pertanggungjawaban, dan asas praduga tak bersalah.
Sebab, yang perlu diuji bukan hanya siapa yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, tetapi juga apakah seluruh konstruksi hukum dan proses pertanggungjawabannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(TIM RESTORASI)

