Site icon

Sejumlah Proyek SMAN dan SMKN Disorot BPK, Ada Pekerjaan Tak Sesuai Spesifikasi

BPK Temukan Kekurangan Volume Ratusan Juta pada Proyek SMAN dan SMKN di Sulsel, Pengawasan Disdik Dipertanyakan

MAKASSAR, JURNAL8.COM – Pengelolaan anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan pada paket pekerjaan gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada sejumlah pekerjaan fisik sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan rekapitulasi temuan pemeriksaan, nilai kekurangan volume pada 14 baris pekerjaan sekolah yang teridentifikasi mencapai Rp356.500.984,14.

Temuan tersebut tersebar pada sejumlah proyek rehabilitasi ruang kelas, pembangunan laboratorium, ruang praktik siswa, ruang bimbingan konseling, hingga penataan halaman sekolah.

Pembayaran 100 Persen, Kekurangan Fisik Ditemukan

Salah satu persoalan yang menarik perhatian adalah adanya pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100 persen, diserahterimakan, dan dibayarkan penuh kepada penyedia, tetapi hasil pemeriksaan fisik BPK pada 2025 masih menemukan kekurangan volume pekerjaan.

Salah satu contoh terdapat pada rehabilitasi ruang kelas SMAN 13 Bone.

Pekerjaan dengan nilai kontrak Rp864.998.000 tersebut dilaksanakan oleh CV AU. Pembayaran telah mencapai 100 persen. Namun, pemeriksaan fisik BPK pada 24 September 2025 menemukan kekurangan volume sebesar Rp120.236.313,34 pada pekerjaan atap.

Temuan lainnya terdapat pada rehabilitasi ruang kelas SMAN 4 Barru dengan nilai kontrak Rp426.995.000. Pekerjaan yang dilaksanakan CV NB itu telah dibayarkan 100 persen, tetapi pemeriksaan fisik pada 27 September 2025 menemukan kekurangan volume sebesar Rp53.941.242,90 pada pekerjaan lantai dan penutup dinding, plafon, atap, serta pengecatan.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), pembangunan Laboratorium Fisika SMKN 6 Sidrap senilai kontrak Rp416.967.841 juga ditemukan kekurangan volume sebesar Rp33.076.275,57.

Tidak hanya itu, pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Tata Busana SMKN 6 Sidrap ditemukan kekurangan volume Rp18.121.074.

Sementara pembangunan laboratorium komputer, ruang UKS, dan ruang BK di sekolah yang sama tercatat mengalami kekurangan volume Rp18.017.061,34.

Sejumlah Sekolah Lain Ikut Tercatat

Temuan BPK juga mencakup sejumlah sekolah lainnya, antara lain:

Rincian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi pada satu jenis pembangunan, melainkan mencakup berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.

BPK Soroti Pengawasan Dinas Pendidikan

Dalam uraian pemeriksaannya, BPK menyebut adanya kekurangan setor denda keterlambatan, kekurangan volume, dan ketidaksesuaian spesifikasi pada paket pekerjaan Dinas Pendidikan.

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada TA 2024 menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp166,50 miliar dengan realisasi Rp154,02 miliar atau 92,50 persen.

Dari realisasi tersebut, sebesar Rp12,01 miliar dialokasikan untuk 18 paket pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan dalam temuan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pekerjaan.

Selain itu, penyedia diminta melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi berdasarkan rekomendasi tenaga ahli. KPA/PPK juga diminta mengenakan denda keterlambatan serta menarik kelebihan pembayaran untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Jangan Campuradukkan dengan SILPA

Temuan kekurangan volume pekerjaan tersebut perlu dibedakan dari persoalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Kekurangan volume merupakan persoalan realisasi fisik pekerjaan dibandingkan dengan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak. Sementara SILPA berkaitan dengan sisa pembiayaan anggaran pada akhir periode anggaran.

Karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap laporan realisasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan saldo akhir masing-masing satuan pendidikan untuk memastikan apakah terdapat persoalan SILPA yang belum terungkap dalam pemeriksaan ini.

Direktur Pukat Sulsel Minta Penjelasan Kadisdik Sulsel

Atas temuan tersebut, Direktur Pukat Sulsel, Farid Mamma, S.H ,M.H., memandang perlu adanya penjelasan terbuka dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab, terutama mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, pengembalian kelebihan pembayaran, perbaikan fisik pekerjaan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan proyek.

Direktur Pukat Suls3l juga mendorong Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sebab, pembangunan sarana pendidikan bukan sekadar persoalan penyerapan anggaran dan laporan penyelesaian pekerjaan. Hasil pembangunan harus benar-benar sesuai spesifikasi, memiliki kualitas yang layak, serta memberikan manfaat bagi peserta didik.

Restorasi News akan terus menelusuri tindak lanjut temuan tersebut dan membuka ruang konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak-pihak terkait.

Catatan: Pemberitaan ini disusun berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Bab III bagian 3.2.4 dan tabel rekapitulasi kekurangan volume pekerjaan.

|TIM RESTORASINEWS

Exit mobile version