MAKASSAR — RESTORASI NEWS |Alur komunikasi konfirmasi jurnalistik terkait dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di SMKN 6 Makassar berteka-teki. Alih-alih memberikan penjelasan terbuka atau menggunakan ruang Hak Jawab secara profesional kepada media yang melansir investigasi awal, Kepala SMKN 6 Makassar, Andi Nursyidah, justru bersikap defensif.
Saat diminta tanggapan resmi oleh Tim Redaksi, Andi Nursyidah tidak memberikan penjelasan substantif, melainkan hanya mengirimkan tautan (link) pemberitaan dari media lain (IntelijenNews.com) yang memuat klaim sepihak bahwa pengelolaan BOSP di sekolah tersebut telah diperiksa Inspektorat dan “tidak ada temuan”.
YBH MIM Tegaskan Hak Jawab Bukan Sekadar “Lempar Link”
Menanggapi sikap tersebut, Ketua YBH MIM menilai bahwa tindakan mengirim tautan berita dari media lain sebagai bentuk konfirmasi adalah cara instan untuk menghindari substansi masalah.
“Klarifikasi jurnalistik itu sifatnya langsung dan akuntabel kepada media yang menyajikan data investigasi. Kalau hanya melempar link berita lain tanpa mau menjawab substansi seperti siapa CV penyedia buku, bagaimana kendali akun SiPLah, dan mengapa ada anomali backdating itu sama saja lari dari tanggung jawab keterbukaan informasi publik,” tegas Hadi
Publik dan aparat penegak hukum tentu bisa menilai sendiri bagaimana gestur tertutup dari manajemen SMKN 6 Makassar dalam merespons sorotan penggunaan anggaran negara.
Bukannya membuka data secara transparan untuk mematahkan temuan Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM), pihak sekolah justru bersembunyi di balik klaim administratif normatif.
Dengan sikap tertutup ini, proses pengawalan hukum dan pelaporan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai menjadi satu-satunya jalan paling objektif guna membongkar tuntas karut-marut tata kelola BOSP 2025 di SMKN 6 Makassar secara pro-justitia. (Tim/Red)