.
R3STORASINEWS, MAKASSAR – Klaim manis Pemerintah Kota Makassar mengenai realisasi program prioritas pembagian seragam sekolah gratis tampaknya berbanding terbalik dengan realita pahit yang dihadapi warga di lapangan. Di tengah gembar-gembor media bahwa proyek pengadaan masuk tahap penyelesaian, ratusan orang tua murid justru terpaksa merogoh kocek sendiri akibat ketidakpastian birokrasi.
Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Andi Zulkifly Nanda, melalui pemberitaan media cetak lokal pada Senin (20/7/2026), mengakui adanya keterlambatan distribusi sekitar satu bulan dari jadwal semula. Kendati demikian, pihak Pemkot menjanjikan bahwa seragam untuk siswa baru jenjang SD dan SMP di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Makassar akan segera disalurkan paling lambat awal September 2026 [2026/07/.
Namun, penelusuran investigasi yang dilakukan tim Restorasi News ke sejumlah sekolah di Kota Makassar menemukan fakta yang jauh lebih memprihatinkan dari sekadar “keterlambatan satu bulan”.
Koperasi Dilarang Jualan, Negara Lambat Menyediakan
Berdasarkan keterangan dari sejumlah guru yang ditemui tim redaksi, pihak sekolah saat ini berada dalam posisi dilematis. Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan secara ketat melarang sekolah maupun koperasi untuk menjual seragam guna menghindari praktik pungutan liar (pungli).
“Kami patuh pada aturan untuk tidak menjual baju di koperasi sekolah. Masalahnya, siswa sudah masuk sekolah dan mulai belajar, tapi seragam gratis yang dijanjikan dinas belum juga datang,” ujar salah seorang guru SMP Negeri di Makassar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan profesi, Rabu (22/7/2026).
Ironisnya, carut-marut pengadaan seragam ini ternyata bukan barang baru. Dari investigasi lanjutan di beberapa sekolah, Restorasi News menemukan ada sejumlah siswa yang saat ini telah naik ke Kelas 2 SMP, namun hingga hari ini belum pernah menerima seragam gratis yang menjadi hak mereka dari program Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Makassar tahun lalu.
Pasar Sentral Jadi Solusi di Tengah Janji Palsu
Kondisi pincang ini pada akhirnya mengorbankan dompet orang tua murid. Dorongan psikologis agar anak tidak malu bergaul di sekolah memaksa para orang tua mengabaikan janji manis pemerintah daerah.
Seorang wali murid yang anaknya baru saja lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini mengaku sangat kecewa. Ia mendengar kabar dari sekolah bahwa akan ada pembagian seragam gratis, namun realita harian memaksa dirinya mengambil keputusan lain.
“Katanya ada pembagian seragam gratis di sekolah, tapi nyatanya anak saya sudah mulai masuk kelas dan tidak ada kejelasan kapan baju itu dibagikan. Karena tidak ada yang jual di koperasi dan anak saya malu kalau pakai baju bebas terus, akhirnya kami belikan baju sendiri di Pasar Sentral Makassar,” keluh orang tua murid tersebut dengan nada kesal.
Celah Manajemen Pengadaan
Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang mengubah skema pengadaan tahun ini—dengan memisahkan paket pengadaan bahan kain dan jasa jahit diduga menjadi salah satu pemicu lambatnya rantai pasok distribusi seragam [2026/07/21.
Skema pemisahan paket (splitting) ini kini memicu pertanyaan besar dari publik terkait efektivitas birokrasi dan transparansi penunjukan vendor pemenang tender.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Restorasi News tengah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar guna mempertanyakan ke mana sisa anggaran pengadaan tahun lalu, serta mengapa hak seragam siswa kelas 2 SMP bisa menguap begitu saja tanpa kejelasan. (RN/Red)